Hutang Negara Bukan Sekedar Angka
Pantau Proses Hutangnya, Awasi Dampaknya
Siapa yang Diuntungkan, Siapa yang Menanggung Dampaknya?
Lihat PublikasiDaftar Publikasi
Semua Publikasi KPPII
Filter Kategori
Rilis: Transisi Energi Berkeadilan Harus Memastikan Perlindungan Masyarakat dan Akuntabilitas Produsen Kendaraan Listrik
Sinopsis
Rilis: Transisi Energi Berkeadilan Harus Memastikan Perlindungan Masyarakat dan Akuntabilitas Produsen Kendaraan Listrik ILRC, Jakarta, 22 Oktober 2026 Setiap 22 Oktober, Hari Energi Sedunia (World Energy Day) diperingati untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya energi bagi kehidupan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Momentum ini menjadi pengingat bahwa akses terhadap energi, pengelolaan sumber daya, dan perubahan sistem energi perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan yang berkelanjutan. Di Indonesia, transisi energi menjadi tantangan penting di tengah ketergantungan pada energi fosil dan meningkatnya kebutuhan terhadap energi yang lebih bersih. Sebagai negara dengan potensi energi terbarukan serta cadangan mineral yang besar, Indonesia memiliki posisi strategis dalam perubahan sistem energi global. Namun, transisi energi juga perlu memperhitungkan dampak pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan industri pengolahan mineral terhadap lingkungan dan masyarakat, termasuk perempuan, masyarakat adat, petani, nelayan, serta kelompok rentan lainnya. Persoalan keadilan juga terlihat dalam perkembangan elektrifikasi kendaraan. Kendaraan listrik menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi, tetapi produksi baterainya membutuhkan mineral, termasuk nikel, yang proses ekstraksinya dapat menimbulkan perubahan bentang alam, pencemaran, konflik agraria, dan kehilangan ruang hidup. Dengan demikian, dampak lingkungan dan sosial di sepanjang rantai pasok perlu menjadi perhatian dalam menilai keberlanjutan industri kendaraan listrik. Selengkapnya dapat di baca pada dokumen:
KPPII Powered by Debt Gastech 2026
Sinopsis
Powered by Debt Ketika pembiayaan energi membawa dampak bagi masyarakat. Proyek Jawa-1 menunjukkan bagaimana pembangunan infrastruktur dan pembiayaan energi dapat menghadirkan persoalan lingkungan, mata pencaharian, kesehatan, serta ketimpangan dampak terhadap perempuan. Melalui pengalaman masyarakat dalam menggunakan ADB Accountability Mechanism, KPPII merekam perjuangan untuk mendapatkan akuntabilitas dan pemulihan. Dokumentasi, solidaritas, dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan pembangunan tidak mengorbankan hak masyarakat.
“Korporatisasi Negara” untuk Mengakses Utang Luar Negeri Melalui PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF)
Sinopsis
PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF) adalah perusahaan yang berstatus “perusahaan swasta nasional”1 dan “praantara keuangan” yang bergerak di bidang Pembiayaan Proyek Infrastruktur dan yang mengklaim memakai “praktik terbaik berdasarkan standar internasional …untuk perlindungan sosial dan lingkungan”2 dengan produk perusahaan berupa Produk Investasi dan Jasa Konsultasi.
Policy Brief: The World Bank/AIIB Indonesian National “Slum Upgrading” Project: Safeguard Violations and Weak Country System Analysis
Sinopsis
Indonesia's President Jokowi has launched the ambitious "100-0-100 Program" with a laudable goal of 100 per cent access to potable water, 0 slums, and 100 per cent access to sanitation for urban inhabitants by 2019. The Cities Without Slums Program (KOTAKU) is a national platform funded by various sources, including central and local governments, the private sector, and various financial institutions. The KOTAKU program has been budgeted as a high priority program in the draft 2017 National Budget (Draft Budget) and in the National Medium Term Development Plan (RPJMN) from 2015 to 2019.
Laporan Penilaian Kesetaraan dan Akseptabilitas Sistem Perlindungan Lingkungan dan Sosial Indonesia serta PLN terhadap SPS ADB
Sinopsis
Menurut dokumen yang baru diunggah di website ADB pada 2013, BAPPENAS telah meminta ADB untuk melakukan assessment CSS untuk dua perlindungan yaitu : (1) Lingkungan Hidup dan (2) Pemindahan Secara Tidak Sukarela. Permintaan itu dimaksudkan agar nantinya semua proyek ADB di Indonesia menggunakan sistem negara untuk perlindungan terhadap Lingkungan Hidup dan penggusuran. Dapat diartikan tidak lagi memakai safeguards ADB
Social and Environmental Safeguards for Infrastructure Finance supported by Multilateral Development Banks
Sinopsis
Bank Dunia merencanakan perubahan kedua Social and Environmental Safeguard, yang dikhawatirkan akan menghilangkan prinsip-prinsip Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) sebagai panduan/referensi kebijakan-kebijakan Bank Dunia terutama dalam memberikan pinjaman kepada negaranegara di belahan selatan planet ini. Terdapat beberapa pendapat kenapa Bank Dunia melakukan perubahan Social and Environmental Safeguard tersebut, ada yang beranggapan karena ada kompetisi dengan lembaga keuangan internasional lainnya yaitu AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). Di mana AIBB juga memberikan pinjaman kepada negara-negara di belahan selatan planet ini tanpa mencantumkan syarat-syarat adanya perlindungan masyarakat dan lingkungan, khususnya soal perlindungan HAM. Walaupun ternyata Bank Dunia juga terlibat di dalam proyek-proyek yang didanai oleh AIIB tersebut. Kemudian, argumen yang lain juga ternyata ada tekanan di internal Bank Dunia sendiri untuk merubah sistem perlindungan masyarakat dan lingkungan tersebut.
Pengamanan Sosial dan Lingkungan bagi Perantara Pembiayaan Infrastruktur yang didukung oleh Bank-Bank Pembangunan Multilateral
Sinopsis
Bank Dunia merencanakan perubahan kedua Social and Environmental Safeguard, yang dikhawatirkan akan menghilangkan prinsip-prinsip Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) sebagai panduan/referensi kebijakan-kebijakan Bank Dunia terutama dalam memberikan pinjaman kepada negaranegara di belahan selatan planet ini. Terdapat beberapa pendapat kenapa Bank Dunia melakukan perubahan Social and Environmental Safeguard tersebut, ada yang beranggapan karena ada kompetisi dengan lembaga keuangan internasional lainnya yaitu AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). Di mana AIBB juga memberikan pinjaman kepada negara-negara di belahan selatan planet ini tanpa mencantumkan syarat-syarat adanya perlindungan masyarakat dan lingkungan, khususnya soal perlindungan HAM. Walaupun ternyata Bank Dunia juga terlibat di dalam proyek-proyek yang didanai oleh AIIB tersebut. Kemudian, argumen yang lain juga ternyata ada tekanan di internal Bank Dunia sendiri untuk merubah sistem perlindungan masyarakat dan lingkungan tersebut
Mencari Celah Pemecahan Masalah
Sinopsis
Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus pembelajaran mengenai bagaimana Mekanisme Akuntabilitas ADB dapat dimanfaatkan untuk merespons dan mencari jalan keluar atas dampak negatif yang timbul dari proyek pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman ADB. Dalam hal ini, laporan difokuskan pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1. Dokumen ini merangkum pengalaman warga terdampak proyek PLTGU Jawa 1 di Desa Muara, Cilamaya, Kabupaten Karawang, dalam memperjuangkan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. PLTGU Jawa 1, yang didanai oleh konsorsium internasional termasuk ADB, dibangun di atas lahan pertanian dan wilayah tangkap nelayan. Pembangunan ini berdampak pada hilangnya mata pencaharian, menurunnya kualitas air laut, berkurangnya debit air tanah, serta berbagai gangguan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Beragam keluhan telah disampaikan sejak tahap awal proyek, namun Mencari Celah Pemecahan Masalah Pembelajaran Menggunakan Mekanisme Akuntabilita Asian Development Bank (ADB) atas Dampak Negatif PLTGU Jawa-1 sebagian besar belum direspons secara memadai oleh pihak perusahaan maupun oleh ADB.
Galeri
Dokumentasi Kami
Pemerintah Tak Ingin Bentrok dengan Danantara soal Utang Woosh
Masih ada beberapa alternatif yang sedang dikaji, baik melalui pembiayaan pemerintah maupun opsi yang memungkinkan Danantara mengambil alih tanggung jawab pembayaran
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB)
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) berkapasitas 200 megawatt akan dibangun di Banyuwangi, apakah akan sukses dan bermanfaat
Penguatan Industri Listrik
Penguatan Industri Listrik perdesaan untuk meningkatkan daya saing dan potensi besar sumber listrik terbarukan di desa-desa
Layanan Listrik Nasional
Mengatasi kelangkaan Batubara untuk pasokan energi listrik nasional, dijanjikan untuk pemulihan cepat layanan listrik di Jawa
IKN smart city
Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dicanangkan sebagai kota dengan konsep forest city dan smart city pada tahun 2028
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)Judul Foto
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur menjadi alternatif baru pembiayaan
Pembangunan Jalan
pemerintah menekankan bahwa pembangunan 1.151 kilometer jalan membuka akses ekonomi hingga kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.